JAKARTA - Sejak masa pelantikan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi ditetapkan menjadi prioritas pemerintah, berhasil menyentuh angka 111.193 unit rumah. Langkah ini menandai dimulainya inisiatif ambisius pemerintah untuk memperbaiki ketidaksetaraan akses perumahan di Indonesia dengan target penyediaan 3 juta rumah melalui skema subsidi.

Data terkini menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut, sekitar 68.834 unit rumah telah mencapai proses pembangunan hingga tahap akad. Sementara itu, 42.359 unit lainnya sudah direalisasikan penyaluran KPR subsidinya. Program ini, yang dimotori oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bertujuan untuk memberikan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan optimisme terhadap pencapaian target tersebut. "Ini bukti nyata dukungan pemerintah untuk program 3 juta rumah," terangnya dalam sebuah siaran pers baru-baru ini Senin 24 Februari 2025. Ia mengungkapkan bahwa jika pemerintah dapat mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk perumahan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini berpotensi melampaui target awal sebesar 220.000 unit.

Dalam langkah konkret menuju target ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, lebih dikenal sebagai Menteri Ara, melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi strategis di Bekasi dan Karawaci pada Sabtu (22/2/2025). Dalam kunjungan itu, Menteri Ara didampingi oleh jajaran eselon I Kementerian PKP, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, serta sejumlah perwakilan pengembang dari Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah lahan eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Nur Ali, Kecamatan Bekasi Barat. Setelah berdiskusi dengan pengelola daerah setempat dan warga, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Vinewood City di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Perumahan ini menawarkan hunian bagi MBR melalui program subsidi skema FLPP dan Tapera.

Vinewood City berlokasi strategis di Jalan Raya Kali CBL, Desa Srijaya, Tambun Utara, Bekasi, hanya dua kilometer dari jalan tol Gabus, membuat lokasinya mudah dijangkau. Kehadiran perumahan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dengan harga terjangkau.

Program subsidi ini tidak hanya berfokus pada penambahan inventaris rumah, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah percaya bahwa dengan memiliki rumah pribadi, keluarga dapat lebih mandiri dan stabil.

Namun, di tengah kesuksesan ini, ada tantangan yang harus dihadapi. Pengembang properti melaporkan adanya penundaan akad KPR akibat beredarnya isu pemberian rumah gratis. Namun demikian, pemerintah dan pengembang berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi demi menjaga kelancaran program ini.

Dukungan terhadap program ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan ketersediaan perumahan bagi semua lapisan masyarakat. Pemerintah berharap bahwa dengan langkah-langkah ini, masalah kekurangan perumahan dapat diatasi secara berkelanjutan.

Artikel ini menyoroti pencapaian signifikan dari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong penyaluran KPR subsidi sebagai upaya memenuhi kebutuhan perumahan nasional. Program ini juga mendapat dorongan dari berbagai sektor, menandakan upaya kolektif dalam mengatasi tantangan perumahan di Indonesia. Dengan terus berkembangnya kerjasama antara pemerintah, BP Tapera, dan pengembang, diharapkan impian akan memiliki rumah sendiri bagi jutaan masyarakat Indonesia dapat segera terwujud.