JAKARTA - Dorongan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik kembali menguat seiring besarnya beban subsidi energi yang harus ditanggung negara setiap tahun. 

Ketergantungan pada bahan bakar minyak masih menjadi faktor utama membengkaknya anggaran, sehingga diperlukan langkah strategis yang mampu mengubah pola konsumsi energi transportasi. 

Dalam konteks ini, kendaraan listrik dipandang sebagai alternatif yang bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga lebih efisien dari sisi fiskal negara. 

Transisi menuju kendaraan listrik dinilai dapat menjadi instrumen jangka panjang untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi sekaligus mengurangi tekanan terhadap APBN.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. 

Menurutnya, skema subsidi yang berjalan saat ini sebagian besar terserap untuk konsumsi BBM, sehingga perlu kebijakan transformatif agar ketergantungan itu berkurang secara bertahap.

“Subsidi untuk sektor energi melalui BUMN mencapai hampir Rp120 triliun dan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite,” ujar Haryadi.

Kondisi tersebut, jelasnya, perlu diantisipasi dengan kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Pernyataan ini disampaikannya sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan pola konsumsi energi di sektor transportasi.

“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.

Beban Subsidi Energi Terus Menekan Anggaran

Beban subsidi energi yang besar selama ini menjadi tantangan fiskal bagi negara. Alokasi hampir Rp120 triliun untuk subsidi melalui BUMN menunjukkan bahwa konsumsi BBM masih mendominasi belanja energi nasional. 

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada anggaran, tetapi juga memperpanjang penggunaan energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Dalam pandangan Haryadi, kebijakan transisi ke kendaraan listrik perlu ditempatkan sebagai solusi struktural, bukan sekadar program jangka pendek.

Upaya mengurangi konsumsi BBM bersubsidi melalui peralihan moda transportasi dinilai lebih berkelanjutan karena menyentuh langsung pola mobilitas masyarakat. Jika adopsi kendaraan listrik meningkat, maka permintaan BBM akan turun secara bertahap. Dampaknya, tekanan terhadap APBN juga ikut berkurang. 

Perspektif ini menempatkan kendaraan listrik bukan hanya sebagai inovasi teknologi, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang berdampak luas.

Infrastruktur Pengisian Jadi Kunci Peralihan

Perkembangan infrastruktur kendaraan listrik saat ini dinilai menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. 

Selain itu, kehadiran SPKLU mobile dianggap menjadi solusi atas kekhawatiran masyarakat terhadap keterbatasan titik pengisian daya. Ketersediaan infrastruktur menjadi faktor krusial karena keputusan beralih ke kendaraan listrik sangat dipengaruhi oleh kemudahan mengisi daya.

Haryadi menyampaikan percepatan pembangunan SPKLU perlu melibatkan pihak swasta dan tidak hanya bergantung pada PLN. Bahkan, ia mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU untuk mendorong minat masyarakat.

“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.

Pendekatan ini menekankan bahwa ekosistem kendaraan listrik harus dibangun secara kolaboratif. Keterlibatan sektor swasta diharapkan mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus menciptakan rasa aman bagi pengguna kendaraan listrik di berbagai wilayah.

Efisiensi Biaya Operasional Kendaraan Listrik

Dari sisi biaya operasional, Haryadi meyakini kendaraan listrik jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berdasarkan diskusi dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik disebut hanya sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih murah dibandingkan BBM. Efisiensi ini menjadi daya tarik utama bagi konsumen, terutama di tengah naik-turunnya harga bahan bakar.

Selain itu, tren penurunan harga kendaraan listrik dinilai makin memperluas akses masyarakat. Jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, kini sudah tersedia model dengan harga Rp400 juta hingga Rp200 juta-an. Penurunan harga ini memperkecil jarak antara kendaraan listrik dan kendaraan konvensional dari sisi keterjangkauan.

“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” ujarnya.

Dorongan Regulasi Untuk Percepatan Adopsi

Untuk memastikan percepatan adopsi berjalan konsisten, Haryadi menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas. Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan kebijakan yang mendukung kendaraan listrik, termasuk skema pajak dan dukungan fiskal lainnya. Menurutnya, transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan yang menciptakan ekosistem berkelanjutan.

“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dengan kombinasi regulasi, infrastruktur, dan insentif yang tepat, kendaraan listrik diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk menekan beban subsidi energi sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih efisien.