JAKARTA - Industri tekstil dan produk tekstil Indonesia kini menaruh harapan besar pada hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sektor ini melihat peluang untuk penurunan tarif resiprokal yang selama ini menjadi hambatan utama ekspor. Para pelaku industri menekankan bahwa keberhasilan diplomasi perdagangan dapat menjadi jalan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
Harapan Penurunan Tarif Resiprokal
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menegaskan bahwa meskipun pasar Amerika Serikat strategis, beban tarif tinggi membuat produk lokal sulit bersaing. Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyatakan bahwa penurunan tarif resiprokal menjadi kunci agar industri pemintalan kembali kompetitif.
“Tentunya kami berharap AS akan memberikan keringanan tarif agar ekspor kita ke AS bisa kembali bersaing meskipun hal itu sulit tanpa ada perbaikan di sisi industrinya,” katanya.
Namun, realisasi penurunan tarif menghadapi tantangan karena AS meminta Indonesia meningkatkan pembelian kapas dari Negeri Paman Sam. Saat ini, tingkat utilisasi industri pemintalan Indonesia masih di bawah 50 persen. Artinya, kemampuan menyerap kapas tambahan sangat terbatas dan menimbulkan dilema bagi industri nasional.
Tren Impor Kapas dan Dampaknya
Sebelum pandemi Covid-19, total impor kapas Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun, dengan setengahnya berasal dari AS. Namun, tren impor sejak 2022 terus menurun, dan pada 2025 total impor tercatat sekitar 300.000 ton. Dari angka tersebut, porsi kapas dari AS tinggal 70.000 ton, mencerminkan lesunya aktivitas produksi di sektor pemintalan.
“Jadi selama utilisasi industri pemintalan berada di bawah 50 persen, kecil kemungkinan impor kapas kita dari AS bisa naik,” jelas Redma. Tekanan terhadap industri juga datang dari membanjirnya produk impor yang diduga dijual dengan praktik dumping. Kondisi ini menekan pasar domestik dan menggerus permintaan terhadap produk lokal.
Ketergantungan Industri pada Diplomasi Perdagangan
Industri tekstil kini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam diplomasi perdagangan. Keberhasilan pertemuan Prabowo–Trump berpotensi membuka jalan bagi tarif lebih rendah dan akses pasar lebih kompetitif. APSyFI berharap upaya diplomasi diiringi perlindungan pasar, persaingan usaha yang adil, dan dukungan peningkatan kapasitas produksi domestik.
Namun, ketergantungan pada satu pasar, yakni AS, membuat sektor ini rentan terhadap perubahan kebijakan. Peneliti CSIS, Yoshe Rizal Damuri, menekankan pentingnya diversifikasi pasar agar industri tidak terhenti saat terjadi perubahan tarif atau regulasi.
“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” katanya.
Tekanan Serupa pada Industri Alas Kaki
Fenomena serupa terjadi pada industri alas kaki yang juga bergantung pada pasar AS. Negara ini menjadi pasar utama dengan porsi sekitar 40 persen dari total ekspor. Kenaikan tarif resiprokal mengancam daya saing produk Indonesia, menambah beban biaya produksi.
Ketua Bidang Perdagangan & Perundingan Internasional Aprisindo, Devi Kusumaningtyas, menyebut tarif masuk untuk alas kaki Indonesia ke AS sudah tinggi, yakni 7–35 persen.
Tarif tersebut bertambah 19 persen akibat tarif resiprokal. “Dengan tambahan tarif tersebut, total bea masuk bisa melonjak tajam dan membebani struktur biaya produsen,” ujarnya.
Keberhasilan negosiasi tarif ini tidak hanya penting bagi tekstil, tetapi juga sektor manufaktur lain yang bergantung pada pasar AS. Dunia usaha menilai kepastian kebijakan menjadi faktor utama memulihkan kepercayaan investor.
Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar, menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah dan pelaku usaha. “Kita juga sampaikan hambatan di lapangan namun juga memberikan solusinya,” ujarnya.
