Jakarta - Memasuki bulan suci Ramadan 2025, pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk memastikan kestabilan pasokan dan harga pangan. Seiring dengan meningkatnya permintaan bahan pokok selama bulan Ramadan, langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat mengganggu daya beli masyarakat. Dalam upaya ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi efektif guna menjamin kelancaran distribusi pangan dan menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Indonesia, Jumat, 28 Februari 2025.

Salah satu langkah penting yang diambil adalah penyelenggaraan operasi pasar yang berlangsung mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Operasi pasar ini dirancang untuk menstabilkan harga pangan dengan menghadirkan bahan pokok dalam jumlah besar di lokasi strategis. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan bahwa dalam operasi kali ini, harga bahan pokok tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan regulasi yang ketat ini, diharapkan lonjakan harga bisa dicegah sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan operasi pasar sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, produsen, distributor, dan importir. "Kami mengimbau semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi pangan untuk memastikan bahwa harga jual tidak melampaui batas yang telah ditetapkan," ujarnya. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk mencegah spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.

Operasi pasar kali ini didukung oleh Gerakan Pangan Murah (GPM), program yang dirancang untuk menjangkau berbagai daerah, termasuk yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan pangan murah. Sejauh ini, GPM telah menjangkau 325 titik distribusi di berbagai provinsi, dengan fokus utama di Pulau Jawa. Namun, pemerintah juga memastikan pasokan pangan mencapai daerah lain di luar Jawa dengan alokasi proporsional.

Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar diperluas ke seluruh Indonesia. Pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia, BUMN pangan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian untuk memastikan distribusi logistik yang lebih efisien dan rata. Dengan kerjasama ini, diharapkan tidak ada daerah yang mengalami kelangkaan bahan pokok. Pemerintah juga terus mengupayakan optimalisasi jalur distribusi agar bahan pangan sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa beberapa komoditas utama menjadi prioritas distribusi tahun ini. "MinyaKita, gula konsumsi, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras SPHP adalah bahan pangan strategis yang sangat diminati selama Ramadan," jelasnya. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah telah mengalokasikan 189.000 ton bahan pokok dan 70.000 kiloliter minyak goreng untuk didistribusikan ke berbagai daerah. Tujuannya, untuk menghindari kelangkaan dan memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga stabil.

Tak hanya distribusi, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan harga untuk mencegah spekulasi dan penimbunan. Koordinasi erat dilakukan dengan Satgas Pangan Polri yang mengawasi agar harga sesuai ketentuan. "Pengawasan ketat akan diterapkan, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di daerah, agar kebijakan pangan benar-benar menguntungkan masyarakat," tutur Arief Prasetyo Adi.

Di tingkat daerah, berbagai inisiatif dilakukan untuk mendukung distribusi pangan yang lebih merata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, menggelar Gerakan Pangan Murah sepanjang Ramadan hingga Idulfitri. Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyatakan bahwa program tersebut bersifat fleksibel dan terbuka terhadap usulan lokasi tambahan. "Kami terbuka untuk kolaborasi dengan sektor swasta yang ingin berpartisipasi dalam penyediaan pangan murah," ungkapnya.

Untuk meningkatkan jangkauan distribusi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem distribusi dinamis dengan menggunakan food truck. Jika ada wilayah yang sulit dijangkau kendaraan besar, tim BUMD Pangan dapat mendekati lokasi secara fleksibel. Strategi ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak titik, termasuk wilayah yang sebelumnya sulit memperoleh akses pangan murah.

Pemerintah memastikan bahwa bahan pangan yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah lebih murah dibanding harga pasar. Beberapa produk dijual dalam paket bundling, seperti beras, minyak goreng, dan sirup dengan harga kompetitif. Selain itu, beras kemasan 2,5 kilogram diperkenalkan agar masyarakat mudah membayar zakat sesuai standar zakat fitrah.

Dengan strategi komprehensif yang diterapkan, pemerintah optimistis dapat menjaga pasokan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri. Kebijakan stabilisasi harga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.