Jakarta – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai dapat memberikan dorongan signifikan bagi percepatan pembiayaan transisi energi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, dalam wawancaranya dengan ANTARA, Senin (tanggal beritanya), di Jakarta.
Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Danantara memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan transisi energi dari dua aspek utama, yakni program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Ia menegaskan bahwa salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan mengkonsolidasikan aset PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke dalam Danantara, yang kemudian dapat dijadikan jaminan untuk pembiayaan transisi energi, Selasa, 25 Februari 2025.
"Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset yang di luar dari aset PLTU batu bara," ujar Bhima. Dengan demikian, fokus utama terletak pada pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Dalam upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada, PLN, dengan dukungan aset dari badan usaha milik negara (BUMN) lainnya, dapat memperoleh investasi besar-besaran melalui mekanisme ini. Bhima menyoroti bahwa targetnya adalah mengumpulkan sekitar 900 miliar dolar AS sebagai aset Danantara. "Jadi, ini adalah kunci yang sangat penting untuk bisa mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun untuk proyek-proyek yang berkelanjutan," tambahnya.
Selain pembiayaan transisi energi, Bhima juga menyinggung potensi Danantara dalam mendukung program-program pemerintah lainnya, seperti Program 3 Juta Rumah dan inisiatif ketahanan pangan. "Jadi, Danantara menjadi super investment vehicle atau kendaraan investasi yang sangat penting. Dengan berbagai mekanisme investasinya, diharapkan memang bisa mendorong mempercepat realisasi investasi," ujarnya.
Danantara tidak hanya berperan dalam stimulus ekonomi, tetapi juga diproyeksikan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama di sektor formal. "Tentunya bisa berkontribusi dalam pengembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi langsung,” ujar Bhima dengan optimisme.
Meski banyak manfaat yang ditawarkan, Bhima menegaskan bahwa penting untuk menjaga tata kelola Danantara agar tetap sesuai standar internasional, terutama dalam hal Environmental, Social, and Governance (ESG). “Mereka tentu melakukan penyamaan standar dulu. Jadi, ESG menjadi standar penting yang harus dikejar. Jadi, proyek-proyek yang didanai dan ditawarkan kepada investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bhima menekankan pentingnya tata kelola, termasuk dalam penunjukan direksi Danantara, agar bebas dari kepentingan politik dan konflik kepentingan. "Itu yang harus dijaga dan juga harus ada tata kelola dan safe guard untuk melindungi dari praktek korupsi, karena nilai aset Danantara juga sangat besar," tegas Bhima.
Melalui langkah-langkah yang tepat dan pengawasan ketat, Bhima optimistis bahwa Danantara dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan pendekatan yang terstruktur dan pengelolaan yang transparan, Danantara diharapkan dapat mengakselerasi proyek investasi asing dan berperan dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih hijau dan berkelanjutan.