JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya mengakhiri praktik TPA open dumping pada 2028.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Jakarta untuk mendorong langkah nyata pengelolaan sampah nasional. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta penyelesaian masalah ini dilakukan secara serius dan terukur.
"Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua bahwa tempat pemrosesan akhir sampah kita akan berakhir secara teknis pada tahun 2028. Karena sampai hari ini hampir rata-rata TPA kita sudah berumur 17 tahun," kata Menteri Hanif di hadapan kepala daerah dan jajaran pemerintah.
Fokus utama adalah memastikan TPA beroperasi sesuai standar umur teknis, yakni sekitar 20 tahun, sebagaimana arahan Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia menambahkan, untuk mengurangi beban TPA, pemerintah daerah perlu menyusun strategi pengelolaan sampah dari hulu. Dengan begitu, jumlah residu yang berakhir di TPA bisa diminimalkan. Kerja sama lintas daerah menjadi kunci agar target pengelolaan sampah nasional dapat tercapai tepat waktu.
Penurunan Praktik Open Dumping
Menteri Hanif menekankan bahwa praktik open dumping sudah menurun signifikan. Penilaian KLH/BPLH menunjukkan penurunan dari 95 persen pada 2025 menjadi 66 persen saat ini. Meski demikian, masih tersisa 481 TPA yang menerapkan metode ini, sehingga perhatian lebih tetap diperlukan.
"Tentu di tahun 2026 kita bersepakat untuk segera mengakhiri open dumping ini 100 persen," ujar Menteri Hanif. Langkah ini sejalan dengan target pengelolaan sampah 100 persen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Dengan penghentian open dumping, kualitas lingkungan hidup di sekitar TPA diharapkan meningkat signifikan.
Selain itu, pengelolaan sampah modern juga akan membantu mengurangi dampak pencemaran. Metode pengolahan yang lebih ramah lingkungan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan residu. Hal ini menjadi fondasi penting untuk pembangunan kota yang lebih bersih dan sehat.
Strategi Pengelolaan Sampah dari Hulu
Menteri Hanif mengingatkan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya di TPA, tapi harus dimulai dari hulu. Hal ini termasuk pengurangan sampah di sumber, pemilahan, serta daur ulang yang optimal. Strategi ini akan menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.
Dengan pendekatan hulu-hilir, setiap pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengurangi timbulan sampah. Selain itu, program edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah juga diharapkan lebih intensif. "Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah," ujar Menteri Hanif.
Upaya ini juga menargetkan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis teknologi. Penerapan sistem pengelolaan modern akan memudahkan monitoring dan pelaporan secara akurat. Hasilnya, data pengelolaan sampah dapat digunakan untuk perencanaan yang lebih strategis di masa mendatang.
Target dan Implementasi Nasional
Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 64,3 persen pada tahun ini. Menteri Hanif menyebut bahwa capaian ini penting sebagai langkah menuju pengelolaan sampah 100 persen sesuai RPJMN. Dengan sistem pengelolaan yang lebih efisien, diharapkan semua daerah mampu memenuhi target nasional tersebut.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 24,8 juta ton. Sebanyak 65,45 persen masih belum terkelola, sehingga menjadi perhatian utama pemerintah. Fokus pemerintah adalah memastikan bahwa setiap ton sampah dapat dikelola dengan metode ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Selain itu, implementasi regulasi terkait umur teknis TPA menjadi pendorong pengelolaan lebih disiplin. Pemerintah daerah diminta mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern. Dengan begitu, dampak negatif dari TPA open dumping bisa diminimalkan secara nasional.
Harapan dan Kolaborasi Pemda
Menteri Hanif berharap pemerintah daerah berperan aktif dalam transformasi pengelolaan sampah. Kerja sama dan koordinasi antar daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan TPA yang efektif. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pusat, tapi juga daerah.
"Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama agar TPA kita bisa berfungsi optimal hingga 2028," tegas Menteri Hanif. Selain itu, edukasi masyarakat terkait pemilahan dan pengurangan sampah menjadi bagian dari strategi nasional. Dukungan masyarakat diharapkan mempercepat tercapainya target pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk inovasi pengolahan sampah, termasuk pemanfaatan teknologi dan energi terbarukan. Hal ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Dengan strategi terpadu, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki pengelolaan sampah yang modern, bersih, dan berkelanjutan pada 2028.