JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-14 untuk menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.
Rapat hari ini memiliki dua agenda utama yang menjadi sorotan publik. Pertama, laporan Komisi I DPR terkait persetujuan penerimaan Alat Peralatan dan Keamanan (Alpahankam) dari luar negeri dan pengambilan keputusannya.
Kedua, Ketua DPR, Puan Maharani, dijadwalkan menyampaikan pidato pada penutupan masa persidangan III. Pidato ini menjadi momen penting dalam menutup kegiatan legislatif triwulan tersebut. Agenda ini juga menjadi kesempatan menekankan pencapaian dan arah kebijakan DPR ke depan.
Rapat paripurna hari ini diharapkan berjalan lancar dan efisien. Seluruh anggota DPR telah hadir untuk membahas agenda strategis. Kehadiran pimpinan komisi dan pemerintah menunjukkan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan sidang.
Persetujuan Hibah Kapal dari Jepang
Komisi I DPR dan pemerintah menyetujui agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima hibah kapal dari Jepang senilai JPY 1,9 miliar atau sekitar Rp 203,7 miliar. Kapal hibah ini memiliki panjang 14 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan 40 knot. Hibah kapal ini diharapkan meningkatkan kapasitas operasional TNI di laut.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, menjelaskan kapasitas kapal tersebut setara dengan tiga atau empat kapal biasa. “Jadi itu kalau dikapalkan [dibandingkan dengan armada lain] kira-kira antara tiga atau empat kapal,” ujarnya. Penambahan kapal ini dinilai strategis untuk memperkuat kekuatan laut nasional.
Penerimaan kapal hibah juga mengikuti prosedur resmi antara DPR dan pemerintah. Setelah persetujuan Komisi I, mekanisme selanjutnya dibawa ke rapat paripurna. Setelah disetujui di paripurna, kapal akan diserahkan dan digunakan oleh Angkatan Laut.
Proses Persetujuan di DPR
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menjelaskan keputusan persetujuan hibah dari Komisi I DPR dan pemerintah akan dibawa ke rapat paripurna.
“Mekanisme selanjutnya adalah diparipurnakan. Setelah itu baru barang biasanya menggelinding ke sini dan bisa digunakan. Nanti tentu kementerian yang mengatur, biasanya kalau kapal ya ke Angkatan Laut,” ujarnya. Proses ini menunjukkan koordinasi yang terstruktur antara legislatif dan eksekutif.
Rapat paripurna menjadi forum resmi untuk menyahkan keputusan komisi. Seluruh mekanisme diatur agar proses hibah berjalan transparan dan akuntabel. Dengan prosedur ini, penerimaan hibah kapal sesuai regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Anggota DPR memanfaatkan rapat ini untuk memastikan semua aspek teknis dan administratif telah terpenuhi. Keputusan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap kemampuan operasional TNI. Forum paripurna juga menjadi ajang menegaskan komitmen DPR terhadap pertahanan nasional.
Manfaat Hibah Kapal bagi TNI
Hibah kapal dari Jepang akan memperkuat armada laut Indonesia dalam berbagai operasi. Kapal dengan spesifikasi modern ini mampu mendukung mobilitas pasukan dan patroli laut. Penambahan kapal menjadi bagian strategi peningkatan kemampuan pertahanan laut nasional.
Selain itu, kapal ini juga diharapkan membantu kegiatan keamanan dan patroli perairan yang luas. Peningkatan kapasitas armada laut memberikan fleksibilitas lebih bagi TNI. Dengan armada yang lebih lengkap, tugas menjaga kedaulatan wilayah laut akan lebih efektif.
Donny menekankan bahwa hibah ini merupakan tambahan signifikan bagi armada yang sudah ada. Penambahan kapal mendukung kesiapan operasional dalam menghadapi tantangan keamanan maritim. Langkah ini menjadi bagian dari modernisasi dan penguatan pertahanan laut Indonesia.
Pidato Penutupan Masa Persidangan
Selain membahas hibah kapal, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa persidangan III. Pidato ini menjadi momen refleksi atas kinerja DPR selama triwulan ini. Selain itu, pidato juga menegaskan komitmen DPR terhadap transparansi dan pelayanan publik.
Pidato Puan Maharani menekankan pencapaian program legislatif dan kerja sama antarinstansi. Ketua DPR juga mengapresiasi peran seluruh anggota DPR dalam mendukung proses pembahasan kebijakan strategis. Pidato ini sekaligus menjadi pengingat komitmen legislatif terhadap agenda pembangunan nasional.
Dengan pidato dan persetujuan hibah kapal, rapat paripurna hari ini menutup Masa Persidangan III secara resmi. Kedua agenda ini menunjukkan keseimbangan antara tugas legislatif dan dukungan terhadap keamanan nasional. Rapat ini menjadi bukti koordinasi efektif antara DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan agenda strategis.
Secara keseluruhan, rapat paripurna hari ini memiliki agenda yang penting bagi pertahanan nasional dan pencapaian legislatif. Hibah kapal meningkatkan kapasitas TNI di laut, sedangkan pidato Ketua DPR menegaskan arah dan pencapaian DPR.
Dengan koordinasi yang baik, kedua agenda ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.