JAKARTA – Kontroversi sedang membayangi rencana Pemerintah Daerah Dharmasraya yang berencana mengusulkan pembentukan wilayah pertambangan rakyat. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra, terutama dari kalangan aktivis lingkungan. Salah satunya adalah Achmal Assahab, anggota Forest Guardian Sumatera Barat, yang memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa menimbulkan masalah baru dan memperburuk situasi lingkungan di wilayah tersebut.
Menurut Achmal, berdasarkan analisa satelit, kerusakan lingkungan di sepanjang aliran Sungai Batanghari sudah pada tahap mengkhawatirkan akibat aktivitas tambang ilegal yang berlangsung selama ini. "Bisa kita lihat melalui analisa satelit, di wilayah-wilayah sepanjang aliran Sungai Batanghari, itu kerusakan yang dihasilkan oleh tambang ilegal selama ini memang sudah sangat mengkhawatirkan," ujar Achmal, Minggu 9 Maret 2025.
Kerusakan Lingkungan yang Mengkhawatirkan
Achmal menjelaskan bahwa keadaan di sepanjang Sungai Batanghari saat ini sudah sangat kritis. Hampir tidak ada lagi daerah resapan alami, yang seharusnya berupa hutan dengan tajuk bertingkat. Tambang-tambang ilegal yang beroperasi tanpa kontrol telah merusak sempadan sungai dan mengakibatkan pencemaran serta sedimentasi yang mengurangi kualitas air.
"Kalau tambang-tambang ini dilegalkan melalui wilayah pertambangan rakyat, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah dari aktivitas ilegal, kerusakannya akan semakin parah," tambah Achmal.
Kritikan terhadap Rencana Pemerintah
Keputusan pemerintah untuk mengusulkan wilayah pertambangan rakyat tanpa disertai langkah-langkah pemulihan lingkungan menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis. Mereka merasa, legalisasi ini dapat mengundang lebih banyak kegiatan penambangan yang justru tidak terkendali.
Achmal berkomentar bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus memperbaiki dampak-dampak negatif yang sudah ada. "Kecuali, pemerintah mau dan berniat menyelesaikan dampak kehancuran yang ditinggalkan oleh tambang-tambang ilegal sebelumnya," tegasnya.
Langkah-langkah yang Diharapkan
Para aktivis mengusulkan agar pemerintah lebih dulu melaksanakan langkah-langkah konkret dalam memulihkan ekosistem yang telah rusak. Langkah ini termasuk penghijauan kembali area yang gundul, pemberdayaan masyarakat lokal dalam konservasi alam, serta penguatan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal.
Dari pihak pemerintah, beberapa perwakilan sempat menyatakan bahwa pemberlakuan wilayah pertambangan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pemasukan lebih bagi masyarakat lokal. Namun, niat baik ini ditanggapi skeptisisme dari aktivis seperti Achmal, yang merasa bahwa langkah tersebut bisa menjadi bumerang jika tidak diterapkan dengan bijaksana.
Masyarakat dan Pemerhati Lingkungan Diminta Turut Berperan
Dalam mengatasi permasalahan lingkungan ini, peran serta masyarakat dan komunitas lokal menjadi sangat krusial. Partisipasi mereka dalam menjaga dan merawat alam akan sangat dibutuhkan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Achmal pun menyerukan kepada masyarakat luas agar lebih peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar mereka. Jangan sampai, pengusulan ini malah merusak potensi alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk generasi mendatang. "Masyarakat harus dilibatkan dan berperan aktif dalam pengawasan dan konservasi alam," tambah Achmal.
Dengan adanya kontroversi ini, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana pemerintah akan menyikapi kritik dan kekhawatiran dari pihak-pihak terkait. Langkah strategis apa yang akan diambil guna memastikan bahwa peningkatan ekonomi dari aktivitas tambang tidak mengorbankan kelestarian lingkungan?
Keputusan untuk melangkah dalam jalur pertambangan rakyat diharapkan tidak hanya didorong oleh motif ekonomi semata, tetapi juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Semua pihak kini menunggu tindakan nyata dari pemerintah Dharmasraya dalam menangani isu ini secara serius dan bijaksana.