JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya pengaturan dan peningkatan keselamatan dalam berlayar di perairan Kaltara. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah insiden yang membahayakan pengguna transportasi air, khususnya speedboat non-reguler, yang kerap mengabaikan prosedur keselamatan.
Berbicara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Senin, 16 Februari 2025, di Bulungan, anggota Komisi III DPRD Kaltara, Mohammad Nafis, mengungkapkan keprihatinannya tentang beberapa kejadian kecelakaan air yang berujung pada korban jiwa. Pertemuan ini melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, KSOP, dan KPLP guna mencari solusi konkret agar kejadian serupa tak lagi terulang.
"Di Bulungan, laka air telah menelan korban jiwa 7 orang. Atas kejadian ini kita panggil beberapa OPD terkait ini, bukan mencari kesalahan tapi kita mencari solusi bagaimana kejadian ini tidak terulang kembali," ucap Mohammad Nafis, menggarisbawahi pentingnya langkah proaktif untuk keselamatan transportasi perairan.
Perhatian Khusus pada Speedboat Non-Reguler
Keprihatinan utama Komisi III terfokus pada operasional speedboat non-reguler yang sering kali tidak mematuhi standar keselamatan. Informasi yang dihimpun dalam rapat mengindikasikan bahwa banyak dari kecelakaan ini melibatkan speedboat tanpa laporan manifest penumpang yang jelas dan tidak melaksanakan pengawasan waktu keberangkatan.
"Apalagi di Bulungan habis pulang hajatan di Pulau Tias. Antisipasi kita terhadap speedboat non-reguler ini supaya ditertibkan karena tidak resmi," terang Nafis yang juga bernaung dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyoroti betapa pentingnya pengawasan dari KSOP dan instansi terkait, terutama mendekati musim mudik yang biasanya meningkatkan penggunaan transportasi perairan.
"Kita minta dari KSOP itu agar ada pengawasan, kita juga dalam rapat mengharapkan tidak terulang lagi baik di Tanjung Selor, Nunukan, Tarakan dan tempat lainnya," tambahnya.
Upaya Pembenahan dan Tantangan Regulasi
Pembahasan mengenai regulasi speedboat non-reguler sebenarnya bukanlah hal baru. Komisi III DPRD Kaltara sudah pernah berusaha untuk mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) terkait hal ini. Namun, kompleksitas dari berbagai halangan membuat pembentukan regulasi tersebut tertunda.
"Memang pernah mau di perda-kan tapi sekarang tahapannya belum selesai karena memang rumit," ujar Nafis menanggapi tantangan dalam aspek kelaikan bentuk, mesin, dan trayek operasional speedboat yang tidak memungkinkan untuk melayani lintas kabupaten/kota.
Meski demikian, upaya untuk mencapai zero accident di sektor transportasi perairan terus menjadi prioritas. Pembelajaran dari setiap insiden diharapkan dapat mendorong pemerintah dan instansi untuk mengambil langkah taktis yang lebih ketat dan terintegrasi.
Tangggapan dan Harapan ke Depan
Dari sudut pandang berbagai pihak yang hadir, pentingnya sinergi antara pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat pengguna transportasi perairan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pelayaran yang aman. Dengan meningkatnya perhatian dan pengawasan, diharapkan Kaltara bisa menciptakan sejarah baru dalam keselamatan transportasi perairan.
Melalui rapat dan diskusi yang intensif ini, Komisi III berharap pihak-pihak terkait dapat bekerja sama secara komprehensif. Pengawasan ketat, edukasi kepada operator serta penumpang, dan peningkatan regulasi menjadi langkah ke depan demi tercapainya Kaltara sebagai provinsi dengan zero accident di sektor transportasi perairan.
DPRD Kaltara optimistis, dengan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan, cita-cita tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi pembelajaran bagi Provinsi Kaltara tetapi juga bagi daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa.