JAKARTA - Memasuki bulan Oktober 2025, pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin dan rentan.
Bansos ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Penyaluran bantuan disalurkan kepada keluarga yang sudah terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Meski tahap sebelumnya pencairan PKH dan BPNT telah mencapai sekitar 85 persen, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima dana karena peralihan sistem dari PT Pos ke Bank Himbara.
Pencairan bulan ini dilakukan bertahap, termasuk rapelan bagi penerima yang sempat tertunda.
Pemerintah memastikan semua program bansos tepat sasaran, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh manfaatnya. Transparansi ini penting agar bantuan bisa langsung dirasakan dan mencegah penyalahgunaan. Dengan berbagai langkah tersebut, harapannya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4
Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi salah satu bansos utama yang dinanti masyarakat. PKH tahap keempat dijadwalkan cair mulai Oktober hingga Desember 2025. Bantuan diberikan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, dengan besaran berbeda sesuai kategori penerima.
Bantuan PKH diberikan untuk ibu hamil dan anak usia dini Rp750.000 per tahap, anak SD Rp225.000, anak SMP Rp375.000, anak SMA Rp500.000, serta lansia dan penyandang disabilitas berat Rp600.000.
Selain memberikan bantuan tunai, PKH juga menekankan edukasi dan pemberdayaan, seperti membawa anak ke sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi balita dan ibu hamil. Masyarakat dapat mengecek status penerima PKH melalui situs resmi, memastikan distribusi tepat sasaran.
Dengan pencairan PKH tahap 4 ini, keluarga penerima diharapkan lebih tenang dalam memenuhi kebutuhan dasar menjelang akhir tahun. Program ini mendorong perubahan perilaku sosial sehingga penerima bisa lebih mandiri.
Bantuan Pangan dan Minyak Goreng
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 juga disalurkan Oktober hingga Desember 2025. Setiap KPM menerima Rp200.000 per bulan, biasanya dicairkan rapel hingga Rp600.000. Bantuan ini memungkinkan masyarakat membeli kebutuhan pangan di agen atau e-warung yang ditunjuk pemerintah, sehingga lebih fleksibel.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 20 kilogram untuk sekitar 18,3 juta KPM selama Oktober-November 2025. Distribusi dilakukan oleh Perum Bulog langsung ke desa atau kelurahan dengan menunjukkan KKS.
Bantuan ini memastikan ketersediaan pangan pokok tetap terjaga, sekaligus meringankan beban rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, bantuan minyak goreng 2 liter atau BLT Rp300.000 juga diberikan untuk setiap KPM.
Bantuan ini termasuk dalam Paket Ekonomi Semester II 2025 dengan produk “Minyak Kita” yang diproduksi pemerintah. Bansos minyak goreng bertujuan menjaga ketersediaan kebutuhan dapur, meringankan biaya rumah tangga, dan mengantisipasi fluktuasi harga komoditas.
Bantuan KKS dan Dampak Ekonomi
Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) turut cair bulan Oktober 2025, termasuk penebalan khusus Rp400.000 bagi penerima baru atau yang berpindah dari PT Pos ke Bank Himbara.
KKS memudahkan masyarakat menarik uang di ATM atau bertransaksi di agen e-warung terdekat, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi bansos. Proses pencairan KKS melibatkan aktivasi kartu oleh bank penyalur, penerbitan SP2D, dan pengisian saldo oleh bank.
Meskipun ada beberapa kendala teknis, pemerintah memastikan semua penerima memperoleh haknya. Bansos KKS menjadi simbol komitmen negara menjaga kesejahteraan rakyat serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Dengan pencairan lima program bansos utama PKH, BPNT, bantuan beras, minyak goreng, dan KKS diharapkan masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Selain meringankan beban rumah tangga, dana bansos yang beredar ikut menggerakkan ekonomi lokal, termasuk pasar tradisional, pedagang kecil, dan sektor UMKM. Dengan demikian, kebijakan bansos tidak hanya bermanfaat langsung bagi keluarga penerima, tetapi juga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.