JAKARTA - Pengertian advis merujuk pada surat pemberitahuan yang diterima nasabah setelah melakukan berbagai transaksi perbankan.
Transaksi tersebut bisa meliputi pembayaran, pendebitan rekening, penarikan dana, atau pemberitahuan terkait pengkreditan.
Surat ini berfungsi untuk memberikan informasi resmi terkait transaksi yang telah dilakukan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai pengertian advis.
Pengertian Advis
Pengertian advis adalah surat pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh bank kepada nasabah terkait dengan transaksi yang terjadi, seperti penerimaan pembayaran, transfer dana, atau layanan yang telah dilakukan.
Surat ini juga dapat mencakup informasi mengenai pengkreditan, pendebitan rekening, atau penarikan dana. Dalam dunia perbankan, advis berfungsi untuk memberi tahu nasabah mengenai transaksi yang telah diproses pada rekening mereka.
Jenis-jenis Advis
Advis terbagi menjadi dua jenis, yaitu advis debit dan advis kredit. Berikut penjelasan masing-masing jenis advis tersebut:
Advis Debit
Debit merujuk pada pengurangan saldo dalam rekening bank atau pembukuan.
Oleh karena itu, advis debit adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh bank kepada nasabah terkait dengan pengurangan atau perubahan dana pada rekening mereka, beserta alasan di baliknya.
Contoh penyebab pengurangan dana ini bisa berupa penarikan dana, biaya administrasi, atau transfer antar rekening. Dalam advis debit, nasabah akan menerima informasi tentang pengurangan atau perubahan dana yang terjadi pada rekening mereka.
Tujuan bank mengirimkan advis debit adalah agar nasabah mengetahui secara jelas adanya transaksi yang melibatkan pengurangan dana, seperti penarikan atau transfer, serta biaya administrasi yang dikenakan.
Advis Kredit
Kredit dalam konteks perbankan berarti sebuah transaksi yang menyebabkan saldo nasabah bertambah, baik melalui setoran tunai maupun transfer dari rekening lain.
Oleh karena itu, advis kredit adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah mengenai pengkreditan pada rekening mereka, beserta penjelasan mengenai alasan kredit tersebut.
Salah satu contoh advis kredit adalah pemberitahuan mengenai transfer gaji dari perusahaan yang diterima oleh nasabah.
Perkembangan Advis
Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan dunia perbankan, kini nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi bank melalui ponsel pintar mereka. Kemudahan ini juga mencakup akses yang lebih mudah terhadap advis.
Saat ini, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi dan menggunakan layanan perbankan dengan lebih praktis melalui smartphone, yang juga memudahkan mereka untuk mengakses advis.
Dulu, advis dikirimkan dalam bentuk surat fisik oleh bank kepada nasabah, namun sekarang, advis bisa diterima melalui notifikasi di ponsel pintar, menggantikan pengiriman dokumen resmi oleh bank.
Perkembangan ini terlihat jelas dengan hadirnya advis elektronik, yang kini diterapkan oleh beberapa bank di Indonesia.
Advis elektronik merujuk pada komunikasi, instruksi, perintah, pesan, data, atau informasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui layanan perbankan elektronik, yang dijamin keamanannya dengan kode keamanan yang kuat.
Tentu saja, fasilitas ini dilengkapi dengan tingkat keamanan yang sangat terjamin untuk melindungi nasabah.
Tujuan Advis
Seiring dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah untuk melakukan advis, terdapat beberapa tujuan yang dirancang untuk mempermudah baik pihak bank maupun nasabah. Berikut adalah tujuan dari pembuatan advis:
- Menyediakan layanan perbankan untuk berbagai keperluan nasabah.
- Memberikan informasi mengenai produk dan jasa yang terkait dengan perbankan.
- Memfasilitasi pemantauan dan analisis terhadap rekening nasabah.
- Menilai dan menentukan kriteria batasan kredit yang diberikan.
- Memastikan pemantauan dan pelaksanaan syarat serta ketentuan dalam layanan perbankan.
Selain itu, advis juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang terkait pencegahan pencucian uang atau money laundering.
Penerapan Advis Elektronik
Kemajuan teknologi internet memungkinkan advis debit dan advis kredit dilakukan secara real time melalui notifikasi yang diterima nasabah melalui aplikasi atau SMS, dengan menggunakan standar kode keamanan yang telah ditentukan oleh bank.
Sebagai contoh, nasabah bisa meminta bank untuk mengirimkan notifikasi otomatis terkait pembayaran tagihan bulanan, dan advis debit untuk transaksi tersebut akan muncul dalam waktu singkat.
Advis elektronik (e-advice) merupakan bukti transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh sistem bank setelah transaksi selesai dilakukan di counter teller bank.
Contoh penerapan lain dari advis elektronik (e-advice) adalah saat nasabah melakukan transaksi menggunakan EDC, mereka diwajibkan untuk menandatangani hasil transaksi pada kertas advis elektronik sebagai bukti transaksi, terutama jika transaksi tersebut melebihi batas nominal yang ditetapkan oleh bank.
Deposito adalah produk perbankan berupa uang yang disimpan dalam rekening untuk jangka waktu tertentu. Ini merupakan investasi dengan risiko rendah dan keuntungan yang tinggi bagi nasabah.
Sebagai bukti kepemilikan deposito, nasabah biasanya akan menerima notifikasi dari bank. Sama halnya dengan transaksi perbankan lainnya, advis juga diberikan oleh bank ketika nasabah melakukan transaksi deposito.
Namun, advis deposito ini lebih bersifat sebagai pemberitahuan tentang penempatan deposito di bank, dan bukan sebagai bukti kepemilikan deposito tersebut.
Pemberian Advis untuk Profesional Pajak
Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang memberikan dasar bagi pemangku kepentingan, khususnya wajib pajak, dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
Hukum pajak sendiri cukup kompleks dan seringkali menciptakan ketidakpastian, yang mendorong wajib pajak untuk mencari advis dari profesional pajak.
Penguasaan pengetahuan hukum pajak tentu menjadi syarat utama bagi seorang profesional pajak, namun hal itu belum cukup jika mereka tidak memiliki keterampilan lain.
Kemampuan seperti konseling, komunikasi, dan penilaian menjadi penting dalam memberikan advis perpajakan yang efektif.
Penggabungan kemampuan ini diharapkan dapat membantu profesional pajak menyederhanakan masalah dan memberi solusi yang tepat, yang pada akhirnya mengurangi ketidakpastian yang mungkin dihadapi oleh klien.
Dikutip dari news.ddtc.co.id, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh profesional pajak agar dapat memberikan layanan advis pajak yang efektif, sebagai berikut:
Langkah 1
Seorang profesional pajak perlu memahami bisnis yang dijalankan oleh kliennya. Pemahaman ini akan memungkinkan mereka untuk mengetahui logika di balik transaksi yang dilakukan klien, serta tujuan dari transaksi tersebut.
Dengan pengetahuan ini, profesional pajak dapat mengidentifikasi potensi risiko perpajakan dan memberikan peringatan awal terkait hal tersebut.
Pemahaman yang lebih mendalam akan semakin baik jika profesional pajak juga mengetahui bagaimana sistem keuangan dan akuntansi beroperasi dalam bisnis tersebut.
Sebagai contoh, dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit, seorang profesional pajak harus mengetahui jenis produk yang dijual dan potensi risiko pajak yang mungkin muncul dari transaksi tertentu, seperti risiko PPN yang berkaitan dengan penjualan TBS (Tandan Buah Segar).
Langkah 2
Profesional pajak juga perlu membantu klien memahami bahwa membayar pajak adalah bagian dari kegiatan usaha yang sah.
Oleh karena itu, pemberian advis untuk meminimalkan pajak sekecil mungkin bukan selalu merupakan solusi terbaik, terutama jika hal itu menghambat kelancaran kegiatan bisnis klien.
Sebagai contoh, kasus Starbucks di Inggris menunjukkan bagaimana perencanaan pajak yang berhasil mengurangi beban pajak justru menghadapi tantangan sosial.
Meskipun perencanaan pajaknya berhasil, protes masyarakat terhadap strategi pajaknya memengaruhi citra perusahaan.
Akhirnya, untuk meredakan dampak tersebut, Starbucks secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dibayarkan kepada pemerintah.
Langkah 3
Profesional pajak harus dengan tegas mengatakan “tidak” kepada klien jika perencanaan pajak yang diusulkan bertentangan dengan hukum. Penegasan ini sangat penting untuk melindungi klien dari potensi sanksi yang lebih merugikan.
Meskipun tugas profesional pajak adalah membela klien, penting untuk memastikan bahwa klien tidak melanggar ketentuan perpajakan.
Dalam situasi di mana klien melakukan kesalahan, profesional pajak bisa mengambil langkah korektif seperti membetulkan atau mengungkapkan ketidaksesuaian dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), sebagai solusi terbaik untuk melindungi kepentingan klien.
Langkah 4
Kemampuan komunikasi yang efektif sangat diperlukan oleh profesional pajak. Mereka harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh klien.
Perbedaan interpretasi atau ketidakjelasan dalam komunikasi sering kali terjadi, terutama jika klien tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pajak.
Misalnya, banyak orang yang masih keliru dalam membedakan antara pajak penjualan yang dikenal dengan akronim PPn dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Padahal meskipun keduanya terkait dengan kegiatan konsumsi, perbedaan dalam pengaplikasian keduanya dapat berdampak besar pada pelaku usaha.
Profesional pajak harus dapat menjelaskan dengan jelas perbedaan antara kedua jenis pajak ini, termasuk perbedaan signifikan seperti metode kredit pajak yang diterapkan.
Selain itu, profesional pajak perlu beradaptasi dengan perubahan peraturan yang terus berkembang. Pemahaman atas konsep perpajakan bisa berubah mengikuti dinamika peraturan terbaru, seperti penerapan pajak atas kegiatan ekonomi digital.
Seiring dengan kemajuan teknologi, kini usaha tidak memerlukan kehadiran fisik atau tempat tetap untuk menciptakan nexus perpajakan.
Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan ini menjadi keterampilan penting bagi seorang profesional pajak dalam memberikan advis yang akurat dan efektif.
Pada akhirnya, pemberian advis yang tepat oleh seorang profesional pajak dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik, serta mempersempit ruang ketidakpastian yang ada.
Pemberian Advis dalam Perizinan Mendirikan Bangunan
Dalam memberikan advis terkait perizinan mendirikan bangunan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
IMB merupakan produk hukum yang bertujuan untuk menciptakan tatanan yang tertib, aman, nyaman, dan memberikan kepastian hukum.
Syarat dan Prosedur Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, regulasi terkait IMB tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang Retribusi Advis Planning.
Harus Memperhatikan Advis Planning
Advis planning merupakan saran atau pendapat yang diberikan terkait perencanaan peruntukan tanah.
Advis ini memberikan pertimbangan awal untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan telah memenuhi ketentuan yang diperlukan.
Penting untuk memeriksa apakah lahan tersebut telah mendapatkan izin atau belum sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Harus Memperhatikan Kendala-kendala Advis Planning
Terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses advis planning, di antaranya:
- Adanya peraturan dan syarat-syarat yang menghambat proses pengurusan izin mendirikan bangunan.
- Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara aparat yang berwenang.
- Penentuan garis sempadan yang sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
- Masih banyak biaya retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Kendala-kendala tersebut sering kali menghambat kelancaran proses pembangunan dan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan peraturan.
Walaupun advis planning tetap dijalankan, pemohon izin sering kali mengalami kesulitan karena kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat.
Hal ini berdampak pada lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
Solusi untuk Meningkatkan Proses Pengurusan Izin
Agar permohonan izin tidak memakan waktu terlalu lama, koordinasi antara aparat harus lebih baik.
Mulai dari penyusunan advis planning hingga pelaksanaan pembangunan, setiap pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa bangunan yang didirikan sesuai dengan perencanaan awal.
Selain itu, penting untuk selalu menerbitkan izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada awal pengajuan izin. Pengawasan terhadap pegawai atau audit terhadap aparat yang terlibat juga perlu diperketat.
Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik kolusi dan memastikan bahwa setiap individu yang diberi jabatan memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sesuai.
Dengan begitu, proses administrasi dan pengawasan dapat berjalan lebih efisien, dan peraturan dapat diterapkan dengan lebih baik.
Sebagai penutup, pengertian advis penting untuk dipahami karena memberikan arahan yang jelas dalam setiap proses perizinan atau transaksi sehingga semua pihak dapat menghindari kesalahan dan mematuhi peraturan yang berlaku.