JAKARTA - Ciri kebijakan fiskal tampak dari cara pemerintah kelola keuangan, termasuk saat Indonesia mendapat pinjaman Bank Dunia pada Nov 2017.
Saat itu, dana sebesar US$300 juta atau sekitar Rp4,05 triliun diberikan untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam hal sistem perpajakan dan administrasi penerimaan negara.
Rodrigo A. Chaves, selaku Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, menyampaikan bahwa bantuan ini bertujuan untuk mendorong kesinambungan kemajuan yang telah dicapai.
Ia menegaskan bahwa langkah reformasi di sektor fiskal perlu terus dijalankan agar Indonesia mampu mewujudkan berbagai cita-cita pembangunannya.
Dukungan seperti ini mencerminkan salah satu ciri kebijakan fiskal yang strategis dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ciri Kebijakan Fiskal
Mari pahami lebih dalam melalui contoh berikut yang mencerminkan ciri kebijakan fiskal.
Menarik Minat Investor Asing
Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitasnya.
Salah satu dampak positif dari penerapan kebijakan ini adalah terciptanya kondisi ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa percaya serta ketertarikan investor luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia.
Kehadiran investasi asing ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi perekonomian nasional secara menyeluruh.
Mendorong Perkembangan Ekonomi dan Pembangunan Nasional
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan baik sisi pengeluaran maupun penerimaan negara demi mencapai keseimbangan dalam pembangunan dan perekonomian.
Umumnya, strategi fiskal ini diwujudkan melalui perubahan tarif pajak sebagai salah satu alat utama dalam kebijakan fiskal.
Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan nasional.
Meningkatkan Akses Pelayanan Publik Secara Merata
Salah satu langkah konkret yang pernah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial adalah melalui pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Program ini digagas oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan agar mampu bertahan selama masa pandemi COVID-19.
Kebijakan tersebut turut membuka akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan publik, serta memperkuat terciptanya keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Pengertian Fiskal
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah fiskal berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan negara dan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
Kata "fiskal" sendiri berasal dari bahasa Latin fiscus, yang dulunya merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki otoritas atas urusan keuangan pada masa Romawi kuno.
Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai fisc, yang mengacu pada kegiatan pengelolaan atau pengawasan arus kas masuk dan keluar dalam lingkungan kerajaan.
Dengan demikian, makna fiskal merujuk pada sistem pengumpulan pendapatan yang berasal dari rakyat oleh negara atau kerajaan, di mana dana tersebut kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program pengeluaran.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, produksi, serta pertumbuhan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen dalam menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara.
Di Indonesia sendiri, kebijakan fiskal dipahami sebagai langkah pemerintah dalam mengarahkan kondisi ekonomi nasional melalui pengelolaan penerimaan dan belanja negara.
Kemudian, mungkin muncul pertanyaan: apa sebenarnya yang membedakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Perbedaan mendasarnya terletak pada sasaran utamanya.
Kebijakan moneter berfokus pada stabilisasi ekonomi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Sementara itu, kebijakan fiskal bisa lebih dipahami melalui penjelasan-penjelasan di poin berikutnya.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Secara umum, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam memengaruhi arah pergerakan ekonomi suatu negara, dengan berbagai sasaran utama sebagai berikut:
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan PDB
Salah satu fokus utama dari kebijakan fiskal adalah mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.
Peningkatan ini akan berdampak langsung terhadap pendapatan negara dari berbagai sumber, seperti pajak penghasilan, pajak atas tanah dan bangunan, bea cukai, devisa hasil ekspor, sektor pariwisata, kegiatan impor, serta pos pendapatan lainnya.
Sementara dari sisi belanja negara, pengeluaran pemerintah meliputi beragam kebutuhan, seperti pengembangan infrastruktur publik, pembiayaan proyek pemerintah, pembelian alat pertahanan, pengadaan pesawat, serta program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Menekan Tingkat Pengangguran dan Meningkatkan Kesempatan Kerja
Pengangguran merupakan tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, dengan penerapan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
Sebagai contoh, berdasarkan data yang tersedia, jumlah pengangguran di Indonesia berkurang sebanyak 140.000 orang. Tingkat pengangguran terbuka yang pada Februari 2017 berada di angka 5,33% telah menurun menjadi 5,13% pada Februari 2022.
Capaian ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki peranan strategis dalam mencegah peningkatan jumlah pengangguran dan menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi pemerintah.
Menjaga Stabilitas Harga dan Mengendalikan Inflasi
Harga barang yang terlalu rendah bisa menyebabkan penurunan margin keuntungan bagi sektor swasta, sementara lonjakan harga secara terus-menerus berisiko menimbulkan inflasi.
Meski dalam beberapa kondisi inflasi bisa berdampak positif, seperti terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, namun inflasi juga membawa dampak negatif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena menurunnya daya beli mereka.
Jika inflasi tidak segera dikendalikan, hal ini bisa menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, melalui instrumen kebijakan fiskal, pemerintah berupaya menjaga kestabilan berbagai aspek penting dalam perekonomian, seperti pendapatan nasional, tingkat investasi, kesempatan kerja, serta distribusi penghasilan secara merata.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Untuk memahami kebijakan fiskal secara lebih mendalam, penting juga untuk mengetahui apa saja instrumen yang digunakan di dalamnya.
Instrumen kebijakan fiskal merujuk pada berbagai sektor ekonomi yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian makro. Beberapa instrumen utama tersebut antara lain:
Pajak
Salah satu komponen utama dalam kebijakan fiskal adalah pajak, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat mengatur daya beli masyarakat untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.
Sebagai contoh, ketika tarif pajak diturunkan, maka produksi barang dan jasa berpotensi meningkat karena daya beli masyarakat ikut terdorong.
Sebaliknya, jika pajak dinaikkan, output barang dan jasa bisa menurun sehingga memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Pengeluaran Pemerintah
Instrumen berikutnya adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika pendapatan suatu keluarga menurun, maka pengeluaran juga harus disesuaikan untuk menjaga keseimbangan.
Dalam skala nasional, pemerintah dapat menyesuaikan jumlah pengeluaran negara sesuai kebutuhan.
Jika neraca keuangan negara mengalami defisit, maka belanja negara bisa ditekan di sektor tertentu, seperti dengan menunda pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai negeri.
Penerbitan Surat Utang Publik
Instrumen kebijakan fiskal lainnya adalah penerbitan obligasi atau surat utang yang ditujukan kepada masyarakat.
Surat utang ini cukup dikenal dalam dunia investasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta membiayai kebutuhan negara.
Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki dana dapat membeli surat utang negara, dan pemerintah akan membayar kembali dana tersebut beserta bunganya secara bertahap.
Salah satu contoh produk surat utang ini adalah Surat Berharga Negara (SBN) Ritel yang bisa diperjualbelikan sebagai produk investasi.
Dengan membeli SBN Ritel, masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga, tetapi juga turut serta mendukung pendanaan pembangunan nasional.
Macam-macam Kebijakan Fiskal
Secara umum, kebijakan fiskal dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan pendekatan teoritis dan berdasarkan keseimbangan antara penerimaan serta pengeluaran negara. Berikut penjabaran lengkapnya:
Kebijakan Fiskal Berdasarkan Teori
- Kebijakan Fiskal Fungsional
Jenis kebijakan ini menitikberatkan pada pengaruh tidak langsung dari anggaran belanja dan penerimaan pemerintah terhadap pendapatan nasional.
Fokus utamanya adalah menciptakan lebih banyak kesempatan kerja melalui pengelolaan anggaran negara yang tepat.
- Kebijakan Fiskal Disengaja
Ini merupakan kebijakan yang sengaja diterapkan sebagai respons terhadap masalah ekonomi tertentu, dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan negara.
Tindakan ini dilakukan melalui tiga pendekatan: pertama, mengubah alokasi pengeluaran pemerintah; kedua, menyesuaikan sistem perpajakan; dan ketiga, melakukan keduanya secara bersamaan demi menstabilkan ekonomi.
- Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja
Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol fluktuasi dalam siklus ekonomi secara otomatis tanpa perlu tindakan langsung dari pemerintah.
Contoh dari kebijakan ini mencakup sistem pajak progresif, program asuransi pengangguran, kebijakan harga dasar, serta usulan-usulan ekonomi otomatis lainnya.
Kebijakan Fiskal Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
- Kebijakan Fiskal Seimbang
Pada kebijakan ini, total pendapatan negara dirancang seimbang dengan jumlah pengeluarannya. Kelebihannya adalah negara tidak perlu melakukan pinjaman dari pihak manapun, baik domestik maupun internasional.
Namun, kelemahannya adalah jika diterapkan dalam kondisi ekonomi yang lesu, kebijakan ini bisa memperparah keadaan karena tidak ada fleksibilitas untuk merangsang pertumbuhan.
- Kebijakan Fiskal Surplus
Jenis kebijakan ini diterapkan ketika pendapatan negara melebihi pengeluarannya.
Strategi ini biasanya digunakan untuk meredam inflasi, karena pengurangan pengeluaran negara membantu menurunkan tekanan terhadap permintaan barang dan jasa.
- Kebijakan Fiskal Defisit
Sebaliknya, kebijakan defisit terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatannya. Kebijakan ini sering digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terutama saat terjadi perlambatan atau resesi.
Meskipun efektif dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat membuat negara terus berada dalam posisi keuangan yang defisit jika tidak dikelola dengan hati-hati.
- Kebijakan Fiskal Dinamis
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta ekonomi.
Kebijakan ini bersifat fleksibel dan berorientasi jangka panjang.
Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia
Terdapat beberapa contoh penerapan kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa di antaranya sebagai berikut:
Program Amnesti Pajak pada Tahun 2017
Salah satu langkah kebijakan fiskal yang cukup mencolok terjadi ketika Presiden Joko Widodo meluncurkan program Amnesti Pajak pada tahun 2017.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap banyaknya kasus pelanggaran perpajakan, seperti masyarakat yang tidak melaporkan kekayaan secara akurat serta tingginya tunggakan pajak.
Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan memperbaiki data kekayaannya tanpa dikenai sanksi pidana maupun denda administrasi.
Implementasi program ini mendorong berbagai pihak, termasuk individu dan kelompok politik, untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Dampaknya sangat positif, tercatat bahwa pendapatan nasional mengalami peningkatan hingga mencapai angka 15,22 triliun rupiah.
Relaksasi Pajak Tahun 2020–2021
Contoh lainnya adalah kebijakan relaksasi pajak yang diberlakukan selama tahun 2020 hingga awal 2021. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang terdampak pandemi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan pajak dengan harapan agar konsumsi masyarakat tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergerak.
Pemberian Subsidi Gas dan BBM
Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah kebijakan subsidi untuk gas dan bahan bakar minyak. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat mobilitas publik.
Dengan tersedianya subsidi tersebut, harga BBM dapat ditekan agar lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga kegiatan transaksi ekonomi pun tidak terganggu.
Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah dapat menerapkan dua kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Kedua kebijakan ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga keseimbangan perekonomian negara.
Kedua kebijakan tersebut bisa diterapkan secara bersamaan atau hanya salah satunya, sesuai dengan kebutuhan negara untuk menstabilkan ekonominya.
Meskipun begitu, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki perbedaan yang cukup jelas. Perbedaan pertama terletak pada pengambil keputusan.
Kebijakan fiskal dikelola dan diputuskan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia (BI). Perbedaan kedua terlihat dari tujuan dari masing-masing kebijakan.
Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, sementara kebijakan fiskal fokus pada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara agar tercipta stabilitas ekonomi yang optimal.
Sebagai penutup, ciri kebijakan fiskal mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk mendukung kestabilan ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.